Suasana RDP di Komisi I DPRD Kota Batam terkait gangguan masyarakat, Kamis (19/3) sore. (LKN)

BATAM, LIPUTANKEPRINEWS.COM – Komisi I DPRD Kota Batam, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (19/3) siang. Dalam rangka, laporan warga terkait tiga lapo tuak yang berada di Komplek Pertokoan Ruko San Fransisco, Putri VII Kelurahan Kibing, Kecamatan Batuaji, Batam, Kepri.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi I Budi Mardiyanto. Didampingi Safari Ramadhan, Harmidi Umar Husen, dan Siti Nurlailah. Budi  mula-mula mempersilakan Hermanto Manurung seorang warga selaku penghuni ruko Komplek Pertokoan Ruko San Fransisco Blok B2  No. 4, Putri VII Kelurahan Kibing tersebut.
Jelas Hermanto, Atas keberadaan lapo tuak Adian Koting, Tor Simarsayang, dan Lapo Siboro sangat mengganggu warga. Lapo tuak di sana beroperasi malam hari.


Senin-Jumat dan Minggu beroperasi mulai pukul 20.00 sampai 02.00 WIB. Dan khusus Hari Sabtu pukul 20.00 sampai 03.00 WIB. Ia mengatakan, suara musik sangat menganggu ketentraman mereka saat tidur. 

“Kami sudah pernah menyampaikan ke pemerintah kecamatan Batuaji dan sudah dilakukan dua kali razia. Dan hingga saat ini, masih terus beroperasi. Agar Lapo itu ditutup karena merahkan masyarakat. Makanya saya ke sini,” kata Hermanto.

Lebih jelas dikatakan Hermanto, sejak akhir 2016 lalu sudah menghuni ruko Komplek Pertokoan Ruko San Fransisco Blok B2  No. 4, Putri VII Kelurahan Kibing tersebut. Saat itu istrinya sedang mengandung anak pertama yang saat ini berusia 3,5 tahun. “Hampir tidak bisa tidur setiap hari. Sehingga, anak pertama ini saya usingkan ke rumah oppungnya agar bisa tentram tidur,” katannya.


Sementara anak kedua dia, masih berumur 1,5 tahun. Setiap harinya terus menangis. Karena tidak bisa tidur gegara suara musik Lapo itu. Sebab kata dia, kondisi lapo itu dengan ruko miliknya hanya dinding pembatas. Sehingga suara musik begitu kuat terdengar. Sementa dua lapo lainnya berjarak sekitar 10-30 meter. 

Selanjutnya, Robert Simanjuntak warga juga merasakan hal yang sama. Ia mengatakan, atas keberadaan lapo itu membuat suasana kamtibmas terganggu. “Bahkan pernah terjadi keributan di sana sampai ada yang meninggal dunia beberapa waktu lalu,” ujar Robert.

Usai mendengar pendapat itu, kemudian Budi Mardiyanto mempersilahkan ketiga pimpinan Lapo untuk menyampaikan pendapat. Antara lain, Rio Simatupang mewakili Lapo Adian Koting, Namartua Siboro pemilik Lapo Siboro, dan Alex Simbolon manajemen Tor Simarsayang. Ketiganya mengakui, operasional mereka tidak memiliki izin. “Iya pak, tidak memiliki izin. Tapi kami juga hanya cari makan,” kata ketiganya.


“Ini kan negara hukum, anda harus menyiapkan izin itu semua,” timpal Budi Mardiyanto. Sementara itu, Kabid Perundang undangan Daerah Sat Pol PP Kota Batam Amidah, mengatakan sudah melayangkan surat teguran. Hanya saja, ketiga lapo itu terkesan tak menghiraukan. 
“Kami sudah kirim teguran pak.  Memang, di sana ada dekat masjid pak. Ada juga asap bakar bakar di sana. Memang warga mengaku resah,” ujar Amidah.


Pantauan situasi RDP itu sempat alot. Masing-masing pihak memberikan pendapat. Namun sidang rapat diambil alih Budi Mardiyanto. Dengan hasil keputusan, agar lapo tuak Adian Koting, Tor Simarsayang, dan Lapo Siboro ditutup sementara. “Jadi kami minta ditutup. Sampai ada izin keluar dari Pemko. Dan kepada Satpol dan perangkat kecamatan untuk melaksanakan keputusan bersama ini. Jangan sampai ada hal lain yang muncul,” tandas Budi Mardiyanto.(rl/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here