Oknum Anggota DPRD Kepri Fraksi Gerindra, Sulap Hutan Lindung Jadi Lokasi Pabrik

0
Tampak bagian dalam sebagian pabrik santan kelapa di Punggur Batam. Lahan ini merupakan lahan hutan lindung. (Foto LKN)

BATAM – Lahan hutan lindung di kawasan Kabil Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepri disulap jadi lokasi pabrik. Tak tanggung-tanggung, industri yang bergerak di bidang pengolahan santan kelapa itu, punya dermaga pelabuhan sendiri. Dan setiap hari kapal sandar di lokasi yang berdekatan dengan salah satu dam yang dikelola oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB).

Pantauan pimpinan redaksi liputankeprinews.com Jumat (3/4), lokasi pabrik sudah beberapa bulan beroperasi. Di sana, tampak juga sudah dilakukan reklamasi pantai untuk sandar kapal. Dengan cara, menimpa hutan bakau yang notabenenya dilindungi untuk panahan abrasi pantai. 

Menurut Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam Lamhot Sinaga, mengatakan lokasi itu memang masuk hutan lindung. “Sampai dengan hari ini masih berstatus hutan lindung,” kata dia kepada wartawan belum lama ini. 

Lalu siapa pemilik pabrik tersebut? Usut punya usut, lahan dan pabrik tersebut diduga milik Anggota DPRD Provinsi Kepri periode 2019-2024 berinisial NHP dari Fraksi Partai Gerindra. Yang merupakan besutan Prabowo Subianto, yang juga saat ini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia.

Tidak sendirian, menurut sumber informasi lain, oknum Ketua Rukun Warga (RW) berinisial San (40-an) daerah setempat ikut bermain memuluskan usaha itu. 
Atas kejadian itu, Nasri salah satu warga Batam mengatakan, sangat menyayangkan sikap  NHP dari Fraksi Partai Gerindra. Dia mengatakan, NHP yang duduk di Komisi III DPRD Provinsi Kepri itu, harusnya turut andil memelihara hutan lindung.

“Malah sebaliknya. Kita sangat menyayangkan sikap dia yang tidak pro lingkungan hidup jika itu benar. Layaknya, itu bisa kena PAW. Sebab apa? Mana ada lagi pengawasan dari mereka jika mereka sendiri merusak? Benar kan,” kata dia seraya bertanya.

Sementara itu, pimpinan redaksi liputankeprinews.com A Chan sedang berupaya menghubungi NHP dan Sa guna konfirmasi. Dalam waktu dekat kata A Chan, akan membuat surat klarifikasi dari DPP Partai Gerindra, Menteri Kehutanan, Komisi IV DPR RI, dan Menteri Dalam Negeri. 

“Dan kalau bisa kita laporkan sampai ke presiden melalui surat. Tinggal susun dan kirim dalam waktu dekat. Kita sebagai kontrol sosial, tentu tidak bisa menjadi penonton pada lingkungan hidup yang dirusak oknum tertentu,” ujarnya.(red/tim)

<Bersambung……..>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here