Pemred Liputankeprinews.com sedang mewawancarai narasumber di lokasi lahan Sei Temiang yang diperjualbelikan untuk disulap menjadi KSB, Minggu (15/12/2019) sore. (A Chan)

BATAM, LIPUTANKEPRINEWS.COM – Lahan seluas sekitar tujuh hektare yang terletak di Sei Temiang, Sari Kendal, RT 03 RW 07, Kelurahan Tanjungriau, Sekupang, Batam disinyalir diperjualbelikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan media ini di lapangan, per kaveling ukuran 6×10 meter dijual Rp14-16 juta.

“Kami ada bukti foto kwintisinya pak. Terpaksa kami membeli, karena memang kami dijanjikan tidak persoalan lahan itu dikemudian hari,” ujar seorang sumber.

Kemudian, Pemred Liputankeprinews.com melakukan investigasi lapangan di lahan tersebut pada Minggu (15/12/2019). Seorang pria bernama Nahor Kamaleng yang mengaku perwakilan dari PT Satwa Adi Batam, merupakan pemilik lahan semula.

Namun ia katakan, sekitar akhir September 2019, lahan itu dibabat habis untuk pematangan kaveling siap bangun atau KSB. “Semua tanaman yang dikelola sebelumnya dibabat juga. Bahkan Tapekong tempat ibadah ikut dirobohkan. Setelah kami mencari tahu, bahwa yang mengerjakan pembangunan perumahan itu adalah PT Sahabat Baru Kita. Setelah kami cari tahu pengelolanya adalah pak Hendrik. Sekarang pak Hendrik itu adalah Anggota DPRD Kota Batam periode 2019-2024, ” terang Nahor di lokasi.

Lebih jelas dikatakan Nahor, katanya, dulunya CV Satwa Adi Batam sebelum diubah menjadi perseroan terbatas (PT) mengelola lahan untuk peruntukan pertanian dan peternakan. Seingatnya, sejak 31 Maret 1986. Dan berakhir 31 Maret 2016 lalu. Di tengah perjalanan, pihak PT Satwa Adi Batam lanjutnya, melakukan pengurusan perpanjangan UWTO di BP Batam.

“Di tengah perjalan pengurusan itu, tiba-tiba datang main serobot saja. Kami tanya legalitasnya juga tak ditunjukan. Hingga akhirnya persoalan ini kami surati BP Batam. Dan BP Batam dalam suratnya mengatakan proses pematangan lahan sebagai KSB adalah ilegal,” ujarnya.

Tidak itu saja lanjut Nahor. Katanya, persoalan ini sudah sampai ke Komisi I DPRD Kota Batam pekan lalu. Dan yang memohon hearing katanya adalah justru pihak Hendrik selaku pengelola PT Sahabat Baru Kita.

“Dalam hearing itu pun tak dapat dia (Hendrik) tunjukan surat-surat yang dimiliki sehingga berdiri bangunan di atas lahan kami sebelumnya. Bahkan karena pak Hendrik sebagai Anggota DPRD juga ada di waktu hearing. Dan tak ada ujung penyelesaian. Yang kami dengar, komisi satu minta pembangunan dihentikan dan aset sementara diamankan BP Batam. Dan kami bisa melakukan pengurusan perpanjangan UWTO,” ucapnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Hendrik dari partai PKB, mengakui sebagai Direktur PT Sahabat Baru Kita. “Iya,” katanya.

Hendrik membantah menyerobot lahan milik PT Satwa Adi Batam. Ia mengatakan, sejak 31 Maret 2016 lahan itu telah habis masa UWTO. Sehingga aset itu secara otomatis kembali menjadi aset BP Batam.

“Kita itu bukan penyerobotan. Mereka (Satwa Adi Batam) lokasinya itu sudah habis tahun 2016. Itu lahan waktu hearing itu sudah dinyatakan bukan milik Satwa Adi lagi. Dia kalau memang mau ikut aturan dua tahun sebelumnya harus sudah memberikan surat perpanjangan,” cerita Hendrik.

“Belakangan ini setelah saya harap, mereka mengirim orang-orang untuk mempertahankan hak mereka. Tapi kenapa saya menggarap itu tanpa ada identitas.

Hendrik menceritakan, sebelum ia menjadi Anggun DPRD Batam memang kerap mengurus soal urusan kaveling. Untuk relokasi warga yang terkena imbas penggusuran.

“Kenapa kok saya lakukan itu, dulu pertama-tama dapat relokasi di dapur 12 atas nama PT Asian Brothers. Itu jumlah yang direlokasi 50 KK (Kepala keluarga) singkat cerita sudah kita ganti rugi pembebasan sudah kita petakan kapling. Ternyata trouble dengan PT Lindung Alam Industri. Double pemilik,” katanya.

Sehingga lahan itu sambungnya tidak jadi. Terus berjalan waktu, nasib 50 KK yang diurus Hendrik tak jelas. Bak perahu di tengah ombak di tengah laut.

“Terus berjalan waktu sampai 2018 saya ngadu ke Otorita (BP Batam) juga karena tidak pernah diakomodir. Tidak pernah dicarikan solusi macam mana jalan persoalan nyangkut orang yang kita relokasikan,” kata Hendrik.

“Akhirnya pas 2019 saya kena teror terus. Akhirnya aku beban jadinya. Karena tahunya aku. Relokasi itu kan kasih duit sama kita. Kalau tak ada kavling nanti diparang orang kita. Terus akhirnya sosialisasi waktu pencalekan (pencalonan legislatif,red) . Warga itu bilang mau kami dukung asalkan kaveling diberikan. Datang aku, iya kalau masalah pengurusan kapling di sini aku liat dulu nanti. Terus disampaikan sama warga di situ. Lahan ini sudah habis sudah lama. Kutengok dulu ke Otorita. Habis memang waktunya. Akhirnya saya kasih penataan ke warga. Jadi sekalian saya pindahkan yang dari Dapur 12 itu,” papar Hendrik alasannya menggarap lahan tersebut.

Belum lama ini seperti dikutip di beberapa media, Direktur Promosi dan Humas BP Batam Dendi Gustinandar mengatakan, agar masyarakat waspada terhadap iming-iming KSB. Sebab kata Dendi, sejak 2016 lalu, BP

Batam tidak pernah mengeluarkan kebijakan pematangan lahan untuk KSB.”Apabila masyarakat mendapatkan penawaran berkedok KSB, hati-hati banyak penipuan.

Masyarakat bisa bertanya dan melakukan pengecekan di Kantor BP Batam. Hati-hatipenipuan, jangan sampai kita jadi korban,” ujar Dendi.Terkait dengan keberadaan lahan KSB di Sei Tentang yang dikelola PT Sahabat Baru Kita,sudah pernah disurati oleh BP Batam. Surat bernomor /A3 l/KL0105/4/2018 BP Batam perihal pemberitahuan agar segera menyetop kegiatan pembangunan di lahan itu. Karena tersangkut izin. Dan lazimnya, yang namanya KSB tidak boleh diperjualbelikan.(A Chan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here