KARIMUN, LIPUTANKEPRINEWS.COM – Untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government, menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.          Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun bersama Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun canangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan zona integritas di lingkungan Kantor Imigrasi dan Rutan Karimun, ditandai dengan penandatangan piagam sebagai dukungan, Senin (17/02/ 2020).

Acara penandatangan disejalankan dengan deklrasi janji kinerja tahun 2020, berlangsung di halaman Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

“Saya sangat berharap kepada Kepala Kantor Imigrasi dan Rutan Karimun berserta jajaran, dapat bekerja keras untuk dapat memperoleh predikat WBK dan WBBM seperti yang kita harapkan bersama,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepri, Agus Widjaja saat diwawancara wartawan usai acara tersebut.

Dikatakannya, pembangunan zona Integritas pada satuan kerja (Satker) Kanwil Kemenkumham menuju WBK-WBBM, dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 meliputi 6 area perubahan, yakni bidang manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik,” terang Agus.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Darmunansyah berkomitmen untuk mewujudkan apa yang telah dicanangkan dengan melakukan penguatan di internalnya.

Komitmen lainnya, memberikan dan meningkatkan pelayanan lebih baik kepada masyarakat penguna jasa pihaknya.Maka dari itu, ia meminta dan mohon dukungan dari semua pihak dalam mewjudkannya.

“Zona integritas menuju WBK dan
WBBM tidak mungkin dicapai apabila tidak terdapat kesatuan komitmen dari seluruh unsur pada suatu satuan kerja, serta semua pihak,” ucap Darmunansyah mengakhiri. Ketua DPRD Karimun, Yusuf Sirat, Asisten III Pemkab Karimun, Fajar Horison, perwakilan FKPD dan Perbankan tampak hadir pada kesempatan itu.(BN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here